Sang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Punya Utang Rp 3,8 Miliar

 Harta kekayaan Dedi Mulyadi ternyata fantastis. Sang Gubernur Jawa Barat mempunyai utang Rp 3,8 miliar.

Melansir dari Bangkapos.com, Dedi Mulyadi terakhir melaporkan hartanya pada 6 Maret 2024 untuk periodik, yakni berjumlah Rp. 12.851.243.199. Dalam laporannya, mantan suami Anne Ratna Mustika ini memiliki aset 116 bidang tanah dan bangunan sejumlah lokasi di Kota Purwakarta dan Subang, Jawa Barat, senilai Rp. 7.368.000.000

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp. 160.000.000 dan kas dan setara kas Rp. 1.157.055.199. Selain itu, Dedi juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp. 8.004.000.000. Dedi Mulyadi tercatat memiliki hutang sebesar Rp. 3.837.812.000 atau Rp 3,8 miliar lebih.

Profil Dedi Mulyadi

Melansir Tribunnewswiki.com, Dedi Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat, pada 11 April 1971. Merupakan seorang politisi Indonesia yang berasal dari Partai Golkar.

Dedi Mulyadi bukanlah nama baru di kancah perpolitikan Indonesia. Meski tergolong masih muda, Dedi Mulyadi pernah menduduki berbagai jabatan di pemerintahan.

Semasa kecil, Dedi Mulyadi mengenyam pendidikan dasar di tanah kelahiran yaitu SD Subakti. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Kalijati dan SMA Negeri Purwadadi.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Dedi Mulyadi melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dedi memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta, pada 1999.

Semasa kuliah, Dedi Mulyadi sudah aktif mengikuti organisasi ekstra kampus. Bahkan tercatat pernah menduduki jabatan sebagai Ketua HMI Cabang Purwakarta.

Tak hanya ekstra kampus, Dedi Mulyadi juga berorganisasi di Lembaga Kemahasiswaan dan pernah aktif di Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta. Beberapa organisasi lain yang diikuti Dedi Mulyadi adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang kemudian berlanjut sebagai Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Dedi Mulyadi memilih untuk terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Anggota DPRD Purwakarta Periode 1999-2004 yang bertugas di Komisi E. Meski masa jabatannya hingga 2004, pada tahun 2003 Dedi Mulyadi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008.

Dedi mendampingi Lily Hambali Hasan sebagai Bupati Purwakarta. Setelah masa jabatan habis, Dedi Mulyadi kembali maju dalam Pilkada.

Dedi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purwakarta dan berpasangan dengan Dudung B Supardi sebagai Calon Wakil Bupati. Pasangan ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dan memimpin Purwakarta pada periode 2008-2013.

Dedi Mulyadi kembali terpilih menjadi Bupati Purwakarta untuk periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Pada 2016, Dedi tepilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar 2016-2020 menggantikan posisi Irianto MS Syafiuddin.

Dedi Mulyadi turut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018 dengan maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mizwar. Pilkada Jawa Barat 2018 menjadi pertarungan yang sengit.

Pasalnya, ada empat pasangan calon yang turut berkontestasi. Namun, pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi hanya memperolah 25,77 persen suara. Pada Pilkada Jawa Barat 2018, pasangan Ridwan Kamil dan Uu berhasil terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Berikutnya, Dedi Mulyadi mengikuti pemilihan legislatif 2019 dan sukses melenggang ke Senayan. Dedi Mulyadi meraih 206.621 suara dan mewakili Daerah pemilihan Jawa Barat VII dari fraksi Partai Golkar.

Terbaru ia resmi menjadi Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.

Dedi Mulyadi baru-baru ini sedang menjadi sorotan gegara kebijakan kontroversialnya. Salah satunya yakni usulan vasektomi untuk penerima bansos.

Melansir dari Kompas.com, Gagasan ini dianggap sensitif karena menyentuh isu hak asasi manusia serta kebijakan terkait pengendalian jumlah penduduk. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengkritisi usulan tersebut secara terang-terangan. Ia menegaskan bahwa selama ini, Komisi VIII belum pernah membahas keterkaitan antara bansos dan metode kontrasepsi seperti vasektomi.