Malaysia Berhasil Turunkan Tarif Trump Jadi 19 Persen, Apa Saja Isi Kesepakatannya?

  Malaysia berhasil mengamankan tingkat tarif impor masuk ke Amerika Serikat (AS) lebih rendah yang mulai berlaku per 8 Agustus 2025.

Awalnya, tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 25 persen. Kemudian, turun menjadi 19 persen.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz mengatakan, kedua negara sedang menyelesaikan pernyataan bersama yang mencakup beberapa komitmen kesepakatan.

Adapun proses negosiasi kesepakatan atas tarif Trump tersebut menghabiskan waktu selama berminggu-minggu.

“Meskipun mengharapkan tarif yang lebih rendah, kementerian percaya bahwa negosiasi ini telah berhasil mencapai hasil yang masuk akal dengan penawaran yang dibuat oleh Malaysia,” kata Tengku Zafrul dikutip dari Reuters, Senin (4/8/2025).

Lantas, apa saja komitmen dalam kesepakatannya?

Isi kesepakatan tarif impor AS-Malaysia

Komitmen antara Malaysia dan AS mencakup beberapa sektor utama, termasuk teknologi dan semikonduktor, energi, penerbangan, serta telekomunikasi.

Dilansir dari TheBusinessTimes, Senin (4/8/2024), kesepakatan perdagangan ini mencakup komitmen senilai 150 miliar dollar AS (sekitar Rp 2,45 kuadriliun) selama lima tahun oleh beberapa perusahaan multinasional Malaysia.

Telekom Malaysia akan membeli peralatan telekomunikasi senilai 119 juta dollar AS (sekitar Rp 1,9 triliun).

Komitmen lainnya dalam kesepakatan tersebut, termasuk investasi lintas batas Malaysia senilai 70 miliar dollar AS (Rp 1,14 kuadriliun) di AS selama 10 tahun.

Perusahaan energi milik Malaysia, Tenaga Nasional juga akan membeli batu bara senilai 42,6 juta dollar AS (sekitar Rp 696 miliar) per tahun.

Kemudian perusahaan minyak Malaysia, Petroliam Nasional Berhad atau Petronas bakal membeli gas alam cair senilai 3,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 55,5 triliun) per tahun.

Malaysia juga telah setuju untuk mengurangi atau menghapuskan bea masuk atas 98,4 persen impor dari AS, serta mengurangi hambatan non-tarif tertentu.

Negara itu juga menghapus persyaratan bagi platform media sosial dan penyedia layanan cloud AS untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka di Malaysia ke dana pemerintah.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pembelian pesawat Boeing senilai 19 miliar dollar AS (Rp 310 triliun) oleh Malaysia Aviation Group (MAG).

Namun begitu, Tengku Zafrul menyebut bahwa Boeing yang dipesan bukanlah respons terhadap tarif Trump.

Dia menyampaikan, pemesanan atau pembelian Boeing tersebut sebagai bagian dari strategi pembaruan armada jangka panjang.

MAG bakal mengganti pesawat B737-800 yang sudah tua dan telah beroperasi selama rata-rata 14 tahun.

Pada 2016, MAG memesan 25 pesawat Boeing 737-8 MAX. 13 pesawat telah dikirim pada November 2023, dengan sisanya tiba secara bertahap hingga 2027.

Perusahaan melakukan pemesanan tambahan untuk 30 pesawat Boeing 737 MAX pada 20 Maret 2025 sebelum tarif resiprokal diumumkan, yang dijadwalkan dikirim antara tahun 2025 dan 2035.

Sementara 30 pesawat lainnya masih dalam pertimbangan, sambil menunggu strategi pertumbuhan MAG di masa depan.

“Total nilai pengadaan termasuk pesawat, mesin, pelatihan, pemeliharaan dan dukungan operasional jangka panjang,” tutur Tengku Zafrul.

Dikutip dari NewStraitsTimes, Senin (/8/2025), dia mengatakan, Malaysia berdiri teguh selama negosiasi dengan bertumpu “garis merah” pada kebijakan ekonomi domestik.

Tengku Zafrul menyampaikan, tingkat tarif 19 persen dicapai tanpa mengorbankan hak kedaulatan negara untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan utama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan sosial-ekonomi.

Tarif Malaysia setara dengan Indonesia

Tarif Malaysia oleh pemerintahan Trump tersebut setara dengan tarif yang dikenakan di Thailand, Indonesia, Kamboja, dan Filipina.

Sehingga, tarif tersebut lebih rendah dibandingkan tarif Vietnam sebesar 20 persen dan Brunei sebesar 25 persen.

Meski demikian, angka itu masih lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan kepada Singapura, yaitu sebesar 10 persen.

Laos dan Myanmar menghadapi tarif tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara itu dikenakan tarif 40 persen.