Tolak permintaan Trump, Menhan Pakistan ogah gadaikan ideologi buat akui Israel

 Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menegaskan penolakannya terhadap normalisasi hubungan negaranya dengan rezim Israel. 

Penegasan itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan negara-negara regional untuk melakukan kesepakatan rekonsiliasi dengan Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan Iran, 

Berbicara kepada stasiun televisi Pakistan Samaa TV pada Senin, Asif mengatakan Pakistan seharusnya tidak mendukung perjanjian yang bertentangan dengan ideologi fundamental negara tersebut.

Asif menyampaikan pernyataan tersebut setelah ditanya tentang kemungkinan Pakistan bergabung dengan apa yang disebut Kesepakatan Abraham.

"Bagaimana Anda akan duduk bersama orang-orang yang kata-katanya tidak dapat dipercaya bahkan untuk satu hari pun?" tanyanya di lansir Press TV

Ia juga menegaskan kembali posisi Islamabad yang telah lama dipegang mengenai rezim tersebut. "Kami memiliki pendirian yang sangat jelas bahwa ini tidak dapat diterima oleh kami," kata Asif.

Merujuk pada kebijakan paspor Pakistan, ia menambahkan, bahwa mereka tidak pernah mencantumkan nama Israel.  "Kami adalah satu-satunya negara yang paspornya bahkan tidak mencantumkan nama Israel."

Sebelumnya Trump menyerukan lebih banyak negara untuk mengikuti contoh negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain yang telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan Tel Aviv.

Ia menyarankan agar negara-negara tersebut bergabung dengan "Kesepakatan Abraham"  sebelum tercapainya kesepakatan apa pun antara Iran dan Amerika Serikat.

Trump mengatakan perluasan kesepakatan tersebut harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti jejak mereka. "Semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, [harus] menandatangani Kesepakatan Abraham.

Perjanjian Abraham adalah serangkaian kesepakatan yang ditengahi di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2020. Perjanjian tersebut mengatur normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara yang secara historis bermusuhan dengannya. Mengakui kesepakatan Abraham, berarti Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel yang ditolak sejak lama oleh Riyadh. 

Senator AS Lindsey Graham mengatakan Arab Saudi dan negara-negara lain akan menghadapi konsekuensi berat jika tidak bergabung dengan 'Abraham Accord' sebagai bagian kesepakatan dari penghentian perang Iran. 

“Jika memang sebagai hasil dari negosiasi untuk mengakhiri konflik Iran ini, sekutu Arab dan Muslim kita di kawasan itu setuju untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham, maka kesepakatan ini akan menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah Timur Tengah,” ujarnya.

Senator Republikan itu mengatakan bahwa bergabungnya Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan ke dalam kesepakatan tersebut akan sangat transformatif bagi kawasan dan dunia. Ia menggambarkan usulan itu sebagai langkah brilian dari Presiden AS Donald Trump.

“Sekaranglah saatnya untuk berani demi masa depan Timur Tengah yang baru.”

“Saya berharap, seperti yang telah disarankan Presiden Trump, Anda akan benar-benar bergabung dengan Kesepakatan Abraham yang secara efektif mengakhiri konflik Arab-Israel.”

Ia memperingatkan sekutu AS di kawasan itu, jika menolak untuk menempuh jalan  seperti yang disarankan oleh Presiden Trump, maka hal itu akan berdampak buruk pada hubungan di masa depan.

"Ini membuat proposal perdamaian ini tidak dapat diterima. Lebih jauh lagi, hal itu akan dilihat oleh sejarah sebagai kesalahan perhitungan besar.”

Ia menyimpulkan dengan mendesak Presiden Donald Trump untuk tetap berkomitmen mencapai apa yang digambarkan sebagai kesepakatan baik dengan Iran. Ia bersikeras agar Arab Saudi dan negara-negara lain bergabung dengan Kesepakatan Abraham sebagai bagian dari negosiasi.