Guru mengeluh MBG jadi pemicu PHK massal: Lapor TNI, Polri, dan DPR, ternyata banyak yang punya dapur

 Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi pemicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal terhadap guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga guru honorer.

Hal itu diungkap guru sejarah di Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (15/6).

"Setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru PPPK dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi PPPK paruh waktu juga gajinya di bawah gaji honorer," kata Iman.

Ia menjelaskan, pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi terhadap guru PPPK yang dirumahkan atau kontraknya tidak diperpanjang. Selain itu, terdapat guru PPPK paruh waktu yang justru menerima gaji lebih rendah setelah memperoleh Surat Keputusan (SK).

Iman juga menyebut sejumlah persoalan lain, mulai dari guru honorer yang diberhentikan, pilihan antara menerima gaji dari dana BOS atau TPG/sertifikasi, hingga penundaan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK.

Ia mencontohkan adanya guru PPPK paruh waktu di Cianjur yang hanya menerima gaji sekitar Rp 300 ribu, bahkan di Sumedang terdapat guru yang memperoleh gaji Rp 50 ribu sebelum dipotong iuran BPJS.

Selain menyampaikan temuan lapangan, Iman mengungkapkan pihaknya telah melakukan survei terhadap para guru. Survei tersebut diikuti 239 responden yang terdiri atas guru honorer dan guru PPPK paruh waktu.

Menurutnya, hasil survei menunjukkan sejumlah dampak kebijakan anggaran pendidikan yang sebagian dialihkan untuk program MBG.

Dampak itu meliputi meningkatnya beban kerja guru, berkurangnya waktu mengajar akibat tugas non-pembelajaran, keterlambatan pembayaran honor, menurunnya fasilitas pendidikan, hingga berkurangnya kesempatan pengangkatan PPPK.

Bahkan, kata Iman, terdapat guru PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji sejak dilantik pada Desember 2025. Ia menyebut, guru juga dibebani tugas tambahan untuk mengawasi distribusi makanan, serta melakukan pencatatan pembagian makanan.

"Kondisi itu dinilai mengurangi efektivitas pembelajaran karena proses distribusi hingga pengembalian wadah makanan kerap berlangsung saat jam pelajaran," tuturnya.

Iman menilai dampak program MBG tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan guru, tetapi juga karier, ketimpangan sosial, hingga kondisi psikologis tenaga pendidik.

Ia pun menekankan, gugatan yang dilayangkan merupakan opsi terakhir, karena merasa dilema jika harus melaporkan ke aparat Kepolisian maupun TNI yang juga sama-sama terlibat dalam pengadaan MBG.

“Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG, kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), tentara punya dapur SPPG, kami ingin melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG,” keluhnya.