Australia-Israel Memanas, Netanyahu Tuding PM Albanese Pengkhianat

 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan serangan pribadi yang luar biasa terhadap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dengan klaim bahwa ia telah "mengkhianati" Israel.

Unggahan di media sosial tersebut merupakan eskalasi terbaru dalam ketegangan antara Israel dan Australia, dan antara kedua pemimpin secara pribadi.

"Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia," kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di platform media sosial X seperti dilansir ABC Australia pada Selasa 19 Agustus 2025.

Komentar Netanyahu tersebut muncul setelah menteri luar negeri Israel mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina, yang dianggap sebagai langkah balasan atas keputusan Australia untuk mengakui Negara Palestina.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengecam Netanyahu atas serangan pribadi tersebut.

"Hal yang paling memperkuat seorang pemimpin di dunia demokrasi saat ini adalah konfrontasi dengan Netanyahu, pemimpin paling beracun secara politik di dunia Barat," tulisnya di X.

Pembatalan Visa

Hubungan kedua negara memanas setelah pemerintah Australia membatalkan visa politikus ekstremis sayap kanan Israel Simcha Rothman untuk serangkaian kunjungan mendatang di sinagoge dan sekolah Yahudi Australia, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Yahudi Australia (AJA).

Rothman adalah anggota Partai Keagamaan Nasional — Zionisme Keagamaan, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotritch.

Israel kemudian membalas pada Senin malam dengan mencabut visa perwakilan Australia di Otoritas Palestina.

Pembatalan visa ini merupakan tanda paling jelas dari meningkatnya ketegangan antara Australia dan Israel, setelah Anthony Albanese mengumumkan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan depan.

Menteri Luar Negeri Israe, Gideon Sa'ar mengatakan bahwa keputusannya diambil dengan "latar belakang" keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina dan "penolakan yang tidak beralasan" atas visa Rothman. Ia bahkan menuding bahwa pemerintah Australia memilih mengobarkan antisemitisme.

Pemerintah Australia mengatakan telah berbicara dengan Duta Besar Israel Amir Maimon setelah pembatalan visa tersebut.

Menteri Luar Negeri Penny Wong pada Selasa 19 Agustus 2025 menyebutnya sebagai "reaksi yang tidak dapat dibenarkan, menyusul keputusan Australia untuk mengakui Palestina".

"Di saat dialog dan diplomasi sangat dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu justru mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara," ujar Senator Wong dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan para mitra seiring kami berkontribusi pada momentum internasional untuk solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera.”

"Pemerintah Australia akan selalu mengambil tindakan tegas terhadap antisemitisme."

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyatakan mengutuk "dengan sekeras-kerasnya tindakan sewenang-wenang tersebut".

"Kementerian menganggap tindakan ini ilegal dan melanggar Konvensi Jenewa, hukum internasional, dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tidak memberikan otoritas tersebut kepada penguasa pendudukan," katanya.

"Kementerian menekankan bahwa tindakan tersebut mencerminkan arogansi Israel dan ketidakseimbangan politik, dan hanya akan memperkuat tekad Australia dan negara-negara lain untuk menegakkan hukum internasional, solusi dua negara, dan pengakuan Negara Palestina sebagai jalan menuju perdamaian."

Pandangan Ekstremis Sayap Kanan Israel

Dalam wawancara panas dengan ABC, Rothman berulang kali membantah adanya krisis kelaparan di Gaza, menyalahkan Hamas atas kelaparan tersebut, dan berulang kali mengklaim bahwa PBB telah mengubah definisi kelaparan untuk melancarkan serangan politik terhadap Israel.

Ia juga membantah bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengatakan bahwa kelaparan memang ada, meskipun pernyataan berulang presiden AS tentang kondisi putus asa di Gaza sulit untuk "dipalsukan".

Pemimpin partai tersebut telah dikenai sanksi oleh Australia dan negara-negara lain, termasuk Inggris, atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Rothman berulang kali mengoreksi ABC ketika ditanya tentang Tepi Barat, menolak untuk mengakuinya sebagai namanya dan malah bersikeras agar wilayah itu disebut Yudea dan Samaria — nama versi Yahudi.

Ia juga mempermasalahkan referensi yang menyebutkan pemerintah Australia menggunakan istilah "Wilayah Palestina yang Diduduki" untuk menggambarkan Tepi Barat dan Gaza.

Pembatalan visa Rothman bukanlah pertama kalinya Australia menolak masuk seorang politisi Israel.

Mantan Menteri Kehakiman Ayalet Shaked ditolak visanya pada November tahun lalu. Seperti dilansir Press TV, Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan penolakan tersebut "karena kekhawatiran bahwa Shaked akan mengancam kohesi sosial".

Shaked pernah mengatakan secara terbuka mpandangan "mengerikan" tentang warga Palestina di Jalur Gaza, termasuk menyebut anak-anak Palestina sebagai "ular".

Israel telah membunuh lebih dari 62.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai setidaknya 156.230 lainnya sejak 7 Oktober 2023, ketika melancarkan perang genosida di Gaza.